Penyerahan DOKUMEN DIPA APBN di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010, Bandung, 7 Januari 2010

Menurut informasi lisan dari Kasubbag Tata Usaha BPPKI Bandung Dra, Betty Djuliati baru kali ini dilakukan penyerahan DIPA dari APBN secara kolektif dilakukan di Aula Barat kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat oleh Bapak Ahmad Heryawan Gubernyr Jawa Barat. Ada sekitar 1166 DIPA APBN se Jawa Barat dengan nilai 25 triliun 485 milyard 375 juta sementara untuk DIPA se Jawa Barat ada 902 dokumen DIPA sebelum DIPA cukup diberikan di Kanwil Anggaran, dan itu pun yang ambil DIPAnya cukup bendaharawan saja.

Secara simbolik tapi berurutan Gubernur Provinsi Jawa Barat menyerahkan Dokumen DIPA APBN kepada : Kodam III Siliwangi, Polda Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ITB, UNPAD, Kanwil Depag, Kanwil Pajak, Kadis Pendidikan, Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan, Kadis Kesehatan, Sekertaris Badan Geologi dan Kepala BPMTD. Untuk pemberian ringkasan DIPA dari APBN untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Barat, diberikan kepada 26 Bupati/Walikota Se Jawa Barat. Yaitu: Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Bogor, Bupati Cianjur, Walikota Bekasi, Bupati Bekasi, Wakil Bupati Kerawang, Wakil Wali Kota Cirebon, Wakil Bupati Kuningan, Bupati Majalengka, Wakil Walikota Bandung, Wakil Walikota Cimahi, Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat, Bupati Garut, Bupati Ciamis dan Wakil Bupati Tasikmalaya.
Gubernur Jawa Barat dalam kata sambutannya mengatakan agar DIPA segera diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Pada awal tahun anggaran 2010 dengan mengacu kepada output, outcome, impact, transparant, akuntabel, bonafit, orientasi hasil dan prestasi kerja.
Karena anggaran APBN Tahun 2010 naik 1,5 Trilliun dari Tahun 2009, maka perlu peningkatan di bidang:
1.20% untuk pendidikan.
2.Infrastruktur.
3.Kesehatan.
4.Lingkungan Hidup, Ekonomi.
5.TPP atau sejenisnya.
6.Effisiensi Perjalanan Dinas.

Sementara upaya-upaya yang harus dilakukan adalah:
1.Mengamankan APBN dari kebocoran.
2. Pelaksanaan awal tahun anggaran 2010.
3.Revisi jika benar-benar diperlukan.
4.KPA menunjuk pejabat pengelola Keuangan Anggaran (kompetensi, keahlian).
5.Perjalanan dinas yang urgen saja.
6.Anggaran berbasis kinerja.

Thema topik tahun 2010 adalah pemulihan keamanan nasional dan pemulihan kesejahteraan rakyat. Sedangkan langkah serius yang harus dilakukan adalah layanan kualitas + akuntabel, optimalkan fungsi pengawasan program kerja dan sinergitas kegiatan.
Pak Jean A.E Rombot (Kepala Kantor wilayah Provinsi Jawa Barat, Ditjen Perbendaharaan, Depkeu R.I) juga mengatakan: sesuai dengan SOP untuk pencairan SP2D cukup 1 jam saja jika persyaratannya sudah lengkap. Tidak seperti tahun lalu bisa sampai 1-2 hari. Ini adalah salah satu kemudahan pelayanan yang diberikan oleh Kanwil Anggaran tersebut.