SELAMAT DATANG...

Blog ini saya gunakan sebagai Media Komunikasi dan Informasi dan sekaligus menjadi wadah untuk menuangkan inspirasi-inspirasi yang ada.
Sebagai perkenalan pertama, yang perlu diketahui saya seorang Peneliti Komunikasi Politik pada

Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I.
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110 Lt. 4 Gedung Belakang





Rabu, 18 Juni 2008

Pilkada Perlukah Dilanjutkan ?

( Kajian Wacana Komunikasi Politik di Ternate, Provinsi Maluku Utara )
Sebuah pepatah Latin mengatakan “ Vox Populi Vox Dei “ yang kurang lebih artinya Suara Rakyat Adalah Representasi Suara Tuhan. Negara – negara maju seperti Amerika, Eropa, Australia dan beberapa negara Asia sudah menghargai aspirasi rakyatnya sebagai suara tertinggi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ( publik ).
Di Indonesia sejak pemerintahan Rezim Orde Baru pimpinan Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto ( + 32 tahun lamanya ), bahwa suara rakyat tidak pernah diberdayakan melainkan acapkali diperdayakan, pers dibungkam bahkan sampai dibreidel, kebebasan mengeluarkan pendapat tidak ada, kebebasan berbicara kurang dihargai walaupun terus terang memang pembangunan nasional ada dilakukan serta stabilitas keamanan cukup mantap / kondusif.
Namun demikian ekses dari dari hal seperti tersebut diatas samapi sekarang terjadi hampir pada segenap lapisan kehidupan, selanjutnya muncullah berbagai ketidak puasan dari berbagai elemen bangsa sehingga berkembang menjadi semacam unjuk rasa, demonstrasi serta kericuhan dimana – mana.
Tetapi sejak Soeharto lengser ke prabon tepatnya tanggal 21 Mei 1998 kran demokrasi dibuka, orang mulai berani bicara, berpendapat, menyampaikan buah pikiran baik lisan atau tulisan yang telah mendapat skala prioritas utama. Karena euforia demokrasi dianggap berlebihan atau sudah melampaui batas sekarang ini dibuatlah banyak regulasi atau Undang – Undang, salah satu diantaranya tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur agar tidak menjadi kebablasan.
UU No. 32│2004 tentang PEMDA didalamnya sudah mengatur tentang PILKADA, justru inilah hal baru yang ada dalam UU yang selama ini ada tentang Pemda. Namun kenyataan di masyarakat kita belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan hak politiknya sebagai perwujudan Hak Azasi Manusianya.
Pada tataran akan terjaminnya HAMnya melalui UU No. 32│2004, namun pada sisi lain justru terjadi inilah yang sangat memprihatinkan kita akankah pelanggaran HAM dibiarkan terus, sementara di pihak lain ingin menghormati dan menjunjung tinggi HAM khususnya hak politik. Dengan kata lain apakah hak sipil, hak ekonomi dan hak sosial akan dikorbankan demi hak politik ?

Perlu menjadi bahan renungan yang mendalam apakah untung ruginya, apakah telah dapat mendatangkan manfaat besar bagi rakyat secara keseluruhan terhadap pelaksanaan PILKADA saat ini, dimana kita sama – sama tahu bahwa negeri ini secara sosial dan ekonomi sebagian besar rakyatnya sedang menderita; tapi disisi lain sekelompok orang berebut “ Kursi “ untuk berkuasa dengan menghambur – hamburkan uang yang tidak sedikit melalui pesta demokrasi tersebut.
Begitu gegap gempitanya serta hiruk-pikuknya suasana pesta demokrasi di daerah – daerah secara langsung tanpa ada hambatan, tapi setelah KPUD menetapkan calon yang berhak maju secara resmi sebagai kandidat Pilgub mulai terjadi gesekan. Sebab ada kandidat yang tidak lolos verifikasi sehingga massanya mengamuk ada kandidat yang menghalalkan segala cara, ada kandidat yang tidak legowo, ada juga kandidat yang selalu memprovokasi massanya dan sebagainya.
Akibat tidak tersalurnya aspirasi massa tersebut, kegiatan massa yang mengatas - namakan kandidat berlangsung secara anarkis dengan merusak fasilitas umum, melawan aparat TNI/Polri, merusak rumah penduduk, dan kegiatan destruktif lainnya.
Hal inilah yang sedang terjadi di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara karena terseumbatnya aspirasi politik rakyat mereka langsung saja turun ke jalanan tanpa mengindahkan hukum / aturan yang ada. Memang Pemerintah Pusat termasuk lambat mengambil keputusan termasuk institusi hukum, tapi lambatnya ambil keputusan karena penuh dengan pertimbangan-pertimbangan konkrit.
Menurut hemat penulis dari perspektif komunikasi politik, seyogyanya kandidat Pilgub Abdul Gafur yang notabene mantan Menteri era ORBA bisa legowo dengan menenangkan massanya, apalagi beliu sudah berpengalaman dalam bidang politik jangan diam saja yang dapat memperkeruh suasana.
Apalagi pada tanggal 18 Juni 2008 sudah ada dialog antara DPR – RI yaitu antara Komisi II DPR – RI dengan Mendagri RI yang juga dihadiri Pak Mardiyanto dan Pak Abdul Gafur tetapi sampai hari Rabu pendukung Abdul Gafur masih berbuat onar di jalanan. Apakah seperti ini cerminan budaya politik Indonesia selama ini. Alangkah indahnya jika para kandidat datang ke massnya memberi penjelasan / pengertian seperti yang sudah dilakukan bapak Syahrul Yasin Limpo ( Gubernur Sulawesi Selatan ), berdialog dengan massanya sehingga tidak ada kegiatan anarkis.
Kalau begini terus setiap ada Pilkada lantas yang tidak puas berbuat represif atau anarkis, menurut hemat penulis keberadaan PILKADA perlu dikaji ulang, mengapa ? karena dampak negatif dari PILKDA ternyata cukup besar juga antara lain seperti :
1. Biaya operasionalnya cukup tinggi baik untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Terjadi gesekan / friksi antar kandidat dan pendukung.
3. Muncul konflik horizontal di masyarakat yang berpotensi imbasnya ke masalah lain.
4. Sudah jelas sebagian besar rakyat kita belum siap menerima kekalahan.
5. Persaingan yang tidak sehat seperti : money politics, korupsi, manipulasi perhitungan suara, backing / deking, dan lain – lain.

Sebagai solusi tentatif penulis tawarkan 3 hal pokok yang pertama perlu ditinjau ulang keberadaan PILKADA ( plus – minusnya ) kedua para kandidat lakukan pendekatan komunikasi politik pada massa pendukungnya masing – masing, yang ketiga contohlah PILKADA DKI yang kalah langsung memberikan ucapan selamat pada yang menang. HIDUP DEMOKRASI INDONESIA.

Baca selengkapnya...

Sabtu, 07 Juni 2008

HASIL CATATAN DI SELA-SELA RAKOR BADAN LITBANG SDM DEPKOMINFO

HOTEL IBIS TAMARIN JAKARTA, 22 – 24 MEI 2008

Pengarahan Sekjen

Unit Balitbang tidak diharapkan mendesain chips, software atau perangkat keras lainnya, tetapi yang penting kebijaksanaan Depkominfo yang perlu dikaji termasuk sektor – sektor lain ( ada 6 sektor ) di seluruh Indonesia.
- Sektor Kominfo bukan hanya ICT saja.
- Bahan Sidang Kabinet perlu dicopy.
- RM turun PNBP naik Tahun 2008.
- PNBP tidak bisa dipakai oleh Badan Litbang SDM.
- Badan Litbang SDM khususnya Pengembangan SDM hasilnya jangka panjang penyesuaian saja butuh 3 tahun setelah selesai perlu sosialisasi, makanya BPPI ada didaerah adalah dalam rangka mengecek dan memeonitoring pelaksanannya.
- Sektor Perposan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1984 buktinya penyaluran BLT tidak efektif perlu diteliti kepada 19 juta yang dapat kupon …?
- Ada 7 (tujuh) sektor di Depkominfo yang perlu diprioritaskan dalam penelitian :
1. Sektor Logistik
2. Sektor Telekomunikasi
3. Sektor Deseminasi Informasi
4. Sektor Penyiaran
5. Sektor Pers
6. Sektor Aplikasi Telematika
7. Sektor Operasional → Standar belum ada penelitian
→ Telkom belu dikembangkan
- Seperti Sektor Penyiaran → belum berkembang, contoh : Telkom tidak ada di Singapura, tapi Singtel sudah ada di Indonesia. Sebagai tambahan ke semua sektor yang dikatakan pak sekjen diberikan contoh-contoh yang aktual.


UU No. 32 tentang Penyiaran dan UU. No. 36 tentang Telkom, perlu diteliti ?
- Sektor Diseminasi Infomasi → buktinya masih banyak demo berarti masih kurang deseminasi.
- Sektor Aptel → Ada UU tapi PP nya belum keluar. Contohnya : game dapat hadiah kan belum ada seperti dalam go.id, hal demikian belum diatur maka itu perlu pengkajian.
- Termasuk juga simulasi-simulasi dan trial apa yang akan terjadi jika UU ini diberlakukan, cobalah dilakukan penelitian yang benar.
Ada 6 UU → ITE dan KIP yang sudah jadi.
- Tanya :

Pak Baringin. B ( Postel) : - Koordinasi Peneliti dengan Direktorat terkait.
- Para Peneliti dimagangkan di Ditjen – ditjen atau Badan
badan.
Bu Indarti (BIP) : Layanan Informasi yang efektif yang bagaimana ..?
Pak Hanif (KA BPPI Jkt) : Tentang eksitensi PDE dan Infokom.
Jawaban Sekjen :
Peneliti yang ikut magang di Ditjen – ditjen itu ada dan di fasilitasi oleh Biro Kepegawaian dan bisa dilaksanakan + bikin aja suratnya.
BIP adalah unit operasional bukan penelitian.

- Topik Penelitian tentang PP yang tahun 50’an tentang pemasangan Bendera perlu disosialisasikan kok nggak diteliti ?
- Eselon tergantung kebutuhan.
- Kewenangan ada : 1. Desentralisasi
• Dekonsentrasi
Bu Gati Gayatri :
- jangan hanya peneliti didaerah perbatasan tapi didaerah pedesaan juga.
- peneliti 3 bulanan itu adalah monitoring dan evaluasi.
- peneliti 6 bulanan itu paling cepat yang benar
Pak Syukri. B (Inspektorat) :
- Kalalu TOR yang dibicarakan sebaiknya TOR, kalau judul ya bicara judul.
- Usulan dari temen – temen satker perlu mimbat bebas tentang judul – judul penelitian.
- Lebih penting kata – kata panalitian, jangan studi atau kajian
- Sudah usul Pak Aizirman, agar dibuat job discription tugas tambahan.
- Pemahaman melahirkan topik
- Tolong berbagi anggaran yang diluar Badan Litbang SDM dengan SKDI dan BIP.
Bu Gati : Dalam judul penelitian ada 3 komponen penting yaitu :

1. Masalah Penelitian
2. Representasi Teori
3. Representasi Metodologi
- Penelitian ke media – media sebaiknya diarahkan ke industri Pers.
BIP paling banyak dananya sampai-sampai 78 % dari total anggaran DepKominfo, Litbang pelit banget, 80% anggaran diserahkan ke Sekertaris Badan. Gimana tidak wong pekerjaannya antara lain :
- Bolak – balik ke Korea atau luar negeri.
- Saya kira Itjen yang paling kecil anggarannya dari 2,4 triliun se Kominfo, Itjen hanya kebagian 26 M saja sudah termasuk sama gaji.

Pak Baringin : kalau kata –kata Pos yang boleh gunakan hanya PT. POS, kalau istilah Perposan boleh swasta atau pemerintah atau siapa saja yang mau menggunakannya.
- Makin lama diLitbang biasanya makin sabar orangnya.
Heri (Dit e-government) : Rekayasa ulang tentang dampak ICT
Bambang Wis :
- apa benar BIP sudah menggunakan media tradisional ?
- Sarana yang paling efektif di perbatasan.
- perlu hasil penelitian jangka pendek atau jangka panjang, untuk dijadikan guidance san fokus yang sangat tajam.

Pak Devy Ananta (staff DEPUTY AKUNTABILITAS MENPAN)

Yang sangat penting diperhatikan dalam pembuatan kinerja antara lain :

- Indikator kinerja out put
- Jumlah penerbitan out putnya berapa
- Jumlah pameran berapa
- Jumlah alat pengolah data
- Jumlah AC, Komputer yang diperbaiki
- Bimbingan teknis bagaimana out putnya ?
- Siapa – siapa yang dikirim ?
- Sertifikasi SDM.

ARAHAN KABAN LITBANG SDM,24/5/2008

I. Situasi 2008 banyak ketidak pastian salah satu karena pemotongan anggaran 15%, karena itu perlu perhatiaan serius belum lagi soal program harus selasai tepat pada waktunya.
II. Program Tahun 2009, tahun akhir dari RPJM - Renja, RKAKL Badan Litbang SDM.
III. Koordinasi TOR Penelitian
-Ada tumpang tindih penelitian.
- Kurang fokus.
- Tidak sinkron antara Pusat dan Daerah.
IV. Disiplin pegawai, pemanfaatan ruang kerja, sarana pendukung lainnya.
V. Inpres tentang hemat energi.
VI. Perlunya Publikasi dan Perpustakaan.

Arahan Ka. Badan selanjutnya :

I. Revisi Anggaran (Koordinasi 4 Kapus + MMTC + 8 KA Balai)
II. Inpres 2 Tahun 2008 tentang himbauan HEMAT ENERGI antara lain :
a. Mengurangi penggunaan cahaya lampu
b. Menggunakan penggunan ruangan alat pendingin AC.
c. Menggunakan alat – alat elektronik seperlunya.
d. Akan dimonitor perkembangannya.

4 Tahap Bekerja Versi Menkominfo.

1. Understanding.
2. Respecting.
3. Trust.
4. Benefit.

- Di Jakarta ada kursus Bahasa Inggris di Lantai 5 dan Lantai 6.
- Ada hari yang berbahasa Inggris nanti (English Day).
- Kursus bahasa Inggris penting digalakkan di daerah – daerah.

Gati Gayatri untuk FGD RPJM 2010 – 2014.

- Sebelum dikontraktualkan susun jadwal FGD di Balai – Balai selama satu bulan yaitu Juni 2008.
- Tolak ukur kredibilitas Badan Litbang SDM, targetnya hasil FGD dan naskah RPJM Versi Wilayah Balai yang bersangkutan.
-
Hasil FGD dan naskah RPJM Versi Wilayah Balai yang bersangkutan mengenai Pembangunan Bidang Komunikasi & Informatika.

- 6 sektor seperti dikatakan pak Sekjen harap diperhatikan, selanjutnya KA. Badan malahan menambahkan perlu dilakukan uji publik.
- Buat Mailing List Eselon III.
- Undang praktisi, akademisi lokal untuk FGD, bisa juga dari Jakarta sebagai Narasumber.
- Draft masing – masing Balai.
- Jangan lupa Sumber Kutipan dan Daftar Pustaka.


Cerita Lepas di Sela-sela Rakor

 Sesama Edi saling bantah – bantahan tentang RKP 2009 Badan Litbang SDM.
 Pak Aizirman bilang uang daya peningkatan tubuh habis tapi website tidak baik - baik juga.
 Senam Pagi sesuai denganKeppres no. 17 Tahun 1984, sudah lama sekali tetapi tidak jalan, bagaimana kalau diteliti kan menarik ….?
 Kinerja itu adalah gampang kelihatan dan sering di omongin orang banyak. Sebagai tambahan saja SDM yang dimaksud adalah sumber daya manusia bukan Selamatkan Diri masing-masing ha…ha….ha……….
 Pos paket enteng tapi gede.
 Pak Aizirman bilang Di BPPI yang ada hanya guntingan Pers atau Kliping saja, belum ada digital.
 Gambar ini menarik, gambar itu menarik sebenarnya kan perlu penelitian ?
 Pak Aizirman katakan semuanya perlu dilakukan penelitian masalah perposan atau setidak-tidaknya pengkajian, oleh sebab itu perlu kerjasama dengan BP2I yang punya daerah atau teritorial.
 Kecuali penelitian sulapan.
 Masukan sebanyak mungkin, dengan harga semurah mungkin.
 Sekjen mengusulkan 10 judul penelitian tapi jangan judul saja ya mbok sekalian dengan uangnya pak !!!!
 Pak Baringin menimpali makanya sambutannya jadi hitam semua, kalau boleh sisihkanlah sebagian untuk Litbang, jangan hanya judul atau atau masalah.
 SKDI dan BIP besar anggarannya, jangan mengeluarkan terima kasih yang sebanyak – banyaknya , tapi uang yang sedikit – dikitnya jadi jelas anggaran sangat tidak berimbang.
-
 Ternyata yang dipresentasikan Pak Devi masih yang lama.
 Menpan bukan melihat banyaknya syair – syair, loncatnya jauh banget.
 Kalau Kapus tidak punya sasaran ikuti aja Badan Litbang SDM, khususnya Renstra.
 RPJM : Bahasanya para dewa (Rensthanya Pak SBY).
 Sudah susah dibina akan tetapi banyak lagi maunya.
 Pak Aizirman Djusan Berkelakar ketika didalam mobil bersama-sama Pak Ramon dan ibu Ivonne Machmud, bahwa ada perbedaan para aparatur negara dalam menyampaikan ucapan terima kasih; perbedaannya yaitu :
o Untuk angkatan Darat ucapan terimakasihnya : “ Terimakasih yang sebesar-besarnya”
o Untuk Angkatan Laut : “ Terimakasih yang sedalam-dalamnya”
o Untuk Angkatan Udara : “ Terimakasih yang setinggi-tingginya”
o Untuk POLRI : “ Terimakasih yang banyak-banyaknya”

Baca selengkapnya...

Bagaimana penilaian Anda terhadap tulisan-tulisan saya ini ?

Terjemahkan tulisan ini dalam Bahasa Inggris (In English)