SELAMAT DATANG...

Blog ini saya gunakan sebagai Media Komunikasi dan Informasi dan sekaligus menjadi wadah untuk menuangkan inspirasi-inspirasi yang ada.
Sebagai perkenalan pertama, yang perlu diketahui saya seorang Peneliti Komunikasi Politik pada

Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I.
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110 Lt. 4 Gedung Belakang





Rabu, 27 Oktober 2010

Rabu, 20 Oktober 2010

Notulensi Inspeksi Umum INSPEKTUR JENDERAL KEMKOMINFO R.I DI BPPKI Bandung 19 Oktober 2010, di aula Serba Guna Jl. Padjadjaran No. 88 Bandung

Irjen Kemkominfo RI Bapak Agung Widjajadi S. melakukan inspeksi umum ke BPPKI Bandung beserta rombongan antara lain: Bapak Agus Rachman, Bapak Yusuf, Ibu Henrika, Bapak Warmin di Aula Serba Guna BPPKI Bandung
Sebelum memberikan santiaji Pak Irjen berkesempatan meninjau ruang TU, ruang Peneliti, ruang perpustakaan dan demo presentasi elektrik.

Acara diawali dengan sambutan selamat datang Kepala BPPKI Bandung Bapak Drs. Ramon Kaban, M. Si dengan memperkenalkan BPPKI Bandung kepada Bapak Irjen Agung Widjayadi mulai dari visi misi, wilayah kerja, jumlah SDM yang dimiliki sampai dengan kegiatan siswa/siswi yang melakukan magang di BPPKI Bandung. Selanjutnya perkenalan juga disampaikan oleh Bapak Irjen Agung Widjayadi kepada para pegawai BPPKI Bandung yang hadir.
Selanjutnya, Bapak Irjen memberikan santiaji kepada pegawai BPPKI Bandung tentang beberapa hal seperti nasionalisme yang perlu ditingkatkan, rasa jiwa corsa dan kesetiakawanan sosial di lingkungan PNS sebagai abdi negara dan serta abdi masyarakat disiplin dan profesionalisme terhadap SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya BPPKI Bandung. Hal ini juga diharapkan bisa menjadi persiapan untuk diberlakukan reformasi birokrasi kelembagaan akan tetapi juga SDM yang mampu menjalankan perannya dan fungsinya.
Selain itu diakhir penyampaian pengarahan Bapak Irjen juga tidak lupa memberikan masukan berupa gambaran permasalahan-permasalahan lokal agar dikaji dan juga saran kepada para peneliti BPPKI Bandung untuk meningkatkan kualitas penelitian dari yang sudah pernah dilakukan selama ini.
Sekaligus juga penyerahan hasil pertemuan Kadis Kominfo Kab/Ko Se-Jabar November 2009 yang baru lalu.
Diakhiri dengan photo bersama antara Bapak Irjen dengan pegawai BPPKI Bandung.


Arahan dan Bimbingan Pak Irjen Kominfo R.I:
1. BPPKI melakukan kajian tentang pembentukan Karakter SDM Kominfo dikaitkan dengan budaya dan etos kerja sebagai abdi negara.
2. Melaksanakan penelitian tentang Peranan Balmon/Loka dalam program USO di wilayah kerja.
3. Penelitian tentang Implementasi Desa Pinter, Internet Sehat dan Aman serta data base yang lengkap potensi Kominfo yang ada di wilayah kerja.
4. Data e-library perpustakaan BPPKI Bandung masukkan ke galery internet agar diketahui dan bisa diakses publik.
5. Kajian tetang maraknya situs porno dan kontribusi Kominfo dalam mengantisipasinya.
6. Data Basis mengenai jumlah BTS di wilayah kerja: Sumsel, Lampung, Jabar, Banten.
7. Diseminasi informasi publik di daerah.

Baca selengkapnya...

Rabu, 06 Oktober 2010

EVALUASI SETAHUN KINERJA DPR-RI 2009-2014 Oleh DR. H. MARZUKI ALIE/Ketua DPR-RI 2009-2014 (Kompas, Selasa, 5 Oktober 2010) Hal. 4 POLITIK&HUKUM

Pada 1 Oktober 2010, Dewan Parwakilan Rakyat (DPR) 2009-2014 genap berjalan satu tahun. Di era reformasi dan keterbukaan ini, masyarakat barhak menilai secara kritis kinerja lambaga legislatif tersebut. Namun, penilaian handaknya dilakukan secara obyektif dan komprehensif. Bagaimanapun penilaian masyarakat selama ini merupakan masukan barharga sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Yang jalas bahwa ada keinginan yang kuat dari Pimpinan DPR untuk meningkatkan kualitas kinerja DPR sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dari posisi awal sabagai warisan periode sebelumnya berdasarkan hasil survey hanya sebesar 24%.

Sebagai lembaga politik yang terdiri dari berbagai fraksi, soliditas di jajaran pimpinan DPR mutlak diperlukan berdasarkan tanggungjawab bersarna, dimana "warna politik" masing-masing harus ditanggalkan, malebur ke dalam "warna yang sama". Lnilah kesepakatan awal dari Pimpinan DPR, untuk membawa gerbong politik ini dalam
memperjuangkan kepentingan rakyat.




Mamperkuat Fondasi Kelembagaan DPR
Setiap periode baru, sebagai lambaga politik, tentu terdapat nuansa baru seiring dengan perubahan konstelasi politlk dan tuntutan efaktivitas kelembagaan. Selain itu, DPR dihadapkan pada hal-hal klasik warisan periode sebelumnya.

Kinerja DPR tidak bisa hanya disandarkan kepada kewajiban anggota DPR semata dalam melaksanakan fungsinya, namun juga harus dicermati bahwa baik dan buruknya kinerja DPR tidak bisa dilepaskan dari kelembagaan sistem pendukungnya. Oleh sebab itu, prioritas utama awal masa kerja DPR adalah memetakan permasalahan dan menyusun rencana strategis kelembagaan secara komprehensif.

Pimpinan DPR mengarahkan pada upaya membangun fondasi kelembagaan yang kuat, selaras dengan visi DPR sebagai lembaga parwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggungjawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pondasi kelembagaan yang dimaksud adalah terbangunnya Kelembagaan Sistem Pendukung yang dapat membantu kinerja anggota DPR dalam melaksanakan fungsi yang dimilikinya yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Oleh karenanya, untuk menjawab semua persoalan, tidak dapat diselesaikan secara partial, simptomatis dan sesaat, tetapi harus comprehensif dan visioner.

Reformasi Sekretariat Jenderal merupakan langkah strategis dalam memperbaiki kinerja system pendukung. Rentang kendali Sekretaris Jenderal yang sangat lebar dan di luar kompetensinya, membuat berbagai fungsi yang vital yang menentukan kinerja anggota DPR menjadi tidak dapat barjalan optimal. Olah karenanya restrukturisasi
Kelembagaan Sekretariat Jenderal merupakan keniscayaan yang harus segera diselesaikan. Kesemuanya itu sudah dijabarkan dalam Rencana Srategis DPR 2010-2014 dan sudah disahkan olah Rapat Paripurna. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, DPR mempunyai Rancana Strategis dengan Visi dan Misi yang jelas dengan program yang terukur. Yang paling penting adalah dukungan public melalui media massa agar Pimpinan DPR dapat malaksanakan Renstra tersebut sesuai program dan dengan jadwal yang talah ditetapkan demi satu cita-cita terbangunnya Lembaga DPR yang kradibel dan dicintai rakyat.

Optimalisasi Fungsi DPR
Di bidang Iegislasi, DPR dan Pemerintah telah manetapkan Program Legislasi yang masuk dalam prioritas tahun 2010, diantaranya 36 RUU adalah inisiatif DPR dan sisanya 34 RUU inisiatif Pemerintah. Hasil evaluasi kami bahwa penetapan prolegnas ini belum didukung oleh kelembagaan system pendukung yang kuat, sehingga dapat dipastikan masih perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Memang, kita telah
memiliki satu alat kalengkapan dewan yang manangani fungsi legislasi, yaitu Badan Legislasi DPR-Ri, namun keanggotaan Alat kelengkapan ini sifatnya tidak permanen, sehingga kesinambungan dari periode ke periode berikutnya menjadi tidak terjamin.

Pasca amandemen UUD 1945, dimana kekuasaan membuat UU dari Pemerintah beralih kepada DPR, maka Pimpinan DPR telah merencanakan untuk memiliki satu unit kerja yang sifatnya permanen, untuk persiapan perancangan UU sebagaimana yang dimiliki pemerintah pada saat kekuasaan tersebut berada di pemerintah (Legislation Office).

Terlepas belum sempurnanya dalam menetapkan Prolegnas dan pembahasan berbagai RUU tersebut baru efektif pada bulan Januari 2010, dengan berbagai daya dan upaya berupa menambah hari legislasi, menambah tenaga fungsional keahlian, kerjasama dengan akademisi, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya masyarakat, maka diharapkan pada akhir 2010, capaian 50 persen masih dapat terselesaikan dan
siap untuk disahkan sedangkan sisanya sudah diselesaikan naskah akademisnya dan siap untuk dilakukan pembahasan dengan Pihak Pemerintah.

Dalam melaksanakan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPR telah bekerja secara prosedural dan proporsional dalam proses pembahasan RAPBN dan penetapan APBN. Pelaksanaan fungsi anggaran, sekarang ini tidak hanya sebatas pembahasan dan penetapan APBN, namun mempunyai korelasi dalam hal keuangan negara, sebagaimana diatur oleh berbagai perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pimpinan DPR menyadari bahwa untuk meningkatkan peran DPR dalam rangka memberikan bobot kelembagaan agar dapat bermitra setara dengan Pemerintah, diperlukan suatu Badan yang permanen (Budget House) yang didukung Sumber Daya Manusia yang unggul serta mempunyai database yang lengkap.

Dalam fungsi pengawasan, alat-alat kelengkapan DPR, khususnya komisi-komisi memfokuskan pada isu-isu strategis. DPR juga membentuk Tim-tim pengawas untuk kasus-kasus tertentu. Demikian pula, secara khusus DPR konsisten menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat Paripurna tentang Pengusutan Kasus Bank Century, Tim Pengawas DPR telah bekerja secara transparan sesuai dengan koridor hukum yang ada, serta mengupayakan agar aset-aset century yang diambil secara tidak sah dapat segera dikembalikan. Dalam hal pengawasan atas kebijakan anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menindaklanjuti hasil pameriksaan BPK sebagai dasar untuk mengesahkan RUU Pertanggung-jawaban APBN.

Respons DPR
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR harus selalu responsif dan aspiratif, sesuai dengan amanat UU No. 27 tahun 2007. Anggota DPR, atas dasar UU ini, diberi amanat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dalam mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia. Optimalisasi perjuangan ini dilakukan malalui fungsi DPR, oleh karena itu muncul berbagai upaya dan gagasan seperti halnya Dana Aspirasi, Rumah Aspirasi, Dana Desa yang kesemuanya masih dalam wacana dan menjadi pergunjingan.

Terkait rencana pembangunan gedung parlemen, DPR sangat mengapresiasi berbagai masukan masyarakat. Pada 2010 ini, DPR memutuskan menunda pembangunannya, serta mengembalikan anggaran Rp 250 miliar kepada negara. Pimpinan DPR melalui Tim Teknis ( Sekretariat Jenderal, Kementerian PU dan Konsultan) terus merekalkulasi anggaran yang semula Rp 1,8 triliun, turun menjadi 1,5 Triliun , turun lagi menjadi 1,3 Triliun. Diharapkan anggaran tersebut dapat ditekan serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas bangunan yang diperlukan. Namun demikian keputusan atas kelanjutan pembangunan gedung diserahkan sepenuhnya kepada semua Fraksi yang ada di DPR, walaupun sebenarnya rencana tersebut sudah masuk dalam Renstra 2009-2014 yang sudah disahkan Paripurna.

Terhadap sorotan Iain, "studi banding" ke luar negeri misalnya, hal itu tidak serta-merta dapat disalahkan, mengingat kunjungan kerja DPR tersebut telah memenuhi asas prosedural dan substantial. Namun demikian, Pimpinan DPR menegaskan agar sosialisasi ke public lebih ditingkatkan sehingga transparansi yang menjadi tuntutan public dapat dipenuhi. Studi banding tersebut terutama dalam kaitan dengan penyelesaian suatu RUU, namun tidak semua penyelesaian RUU harus dilakukan studi banding, Tergantung kepada substansi dan azas kemanfaatannya.

Dari uraian ini, jelas bahwa masyarakat akan memberikan penilaian positif apabila kinerja DPR tidak mengecewakan. Oleh karenanya, Pondasi Kelembagaan harus benar-benar kuat dan tidak rapuh. Itulah sebabnya, prioritas DPR pada tahun pertama adalah panguatan fondasi, sehingga diharapkan bangunan kinerja DPR lebih kokoh, dalam arti jauh lebih baik, sesuai harapan masyarakat. inilah yang harus dipahami
oleh masyarakat.

MARZUKI ALIE, Ketua DPR-RI 2009-2014

Baca selengkapnya...

Bagaimana penilaian Anda terhadap tulisan-tulisan saya ini ?

Terjemahkan tulisan ini dalam Bahasa Inggris (In English)