PENTINGKAH KOMUNIKASI POLITIK PRESIDEN DIPERDEBATKAN ??

Tanggapan atas Berita Perilaku Pejabat “Komunikasi Presiden Tak Semuanya Efektif“ , (Kompas, Sabtu 17 January 2009 Halaman 5) dan Pemilu 2009 - “Yudhoyono Dinilai Sudah Tak Nyaman dengan Kalla“ (Kompas, Kamis 12 Pebruari 2009 Halaman 1).

Oleh : Ramon Kaban


Ketika rezim Orde Baru berkuasa di tangan Presiden Soeharto yang selama kurang lebih 32 tahun, tidak pernah dipertanyakan atau diperbincangkan atau diragukan tentang komunikasi politik Pak Harto. Komunikasi Politik beliau secara umum boleh mendapatkan acungan jempol karena termasuk kategori sangat baik dan efektif.

Kalau pun misalnya sekarang diadakan Wawancara, Polling, Survei, Research tentang style serta Komunikasi Politik pak Harto hampir dapat dipastikan tidak meleset dari dugaan penulis mayoritas publik menyatakan kesetujuannya.



Selanjutnya yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah dengan efektifnya komunikasi politik Sang Presiden ketika itu suasana kondusif tercipta serta tidak ada orang/kelompok yang merasa tidak puas terhadap jawabannya.... ya tidak juga. Mungkin kalau kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berekspresi sangat dibatasi ketika itu, namun demikian publik tidak pernah mempermasalahkan komunikasi politik presiden serta tidak pernah muncul kepermukaan atau yang dimuat di media massa; terlepas dari latar belakang budaya politik yang melingkupinya.

Memang benar statement beberapa pakar politik atau pejabat publik atau lembaga survei tahun 2009 dianggap sebagai TAHUN POLITIK karena tanggal 9 April 2009 dilangsungkan Pemilu Legislatif kemudian PILPRES sekaligus pelantikan (Pengucapan sumpah / janji anggota DPR / Kota July 2009, DPRD Provinsi Agustus 2009 dan DPR RI 1 Oktober 2009 serta Pelantikan Presiden tanggal 20 oktober 2009).

Sedemikian padatnya agenda politik kenegaraan Indonesia, sehingga semua komponen anak bangsa baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, TNI – POLRI, Akademisi, LSM, KPU, Bawaslu di seluruh Indonesia serta masyarakat Indonesia harus turut mendukung dan berkontribusi sesuai peran / fungsinya masing – masing.

Apalagi dengan adanya pembatasan masa jabatan presiden tidak boleh lebih dari 2 periode jabatan ( maximal 10 tahun ) ; ini akan menyulitkan kita mencari sosok pemimpin yang benar–benar mengabdi pada kepentingan rakyat.

Dari Enam Presiden yang sudah memimpin Indonesia ternyata style leadersipnya berbeda–beda satu dengan yang lainnya, diantara mereka berenam ternyata presiden Soeharto lah yang dianggap paling efektif komunikasinya dibanding dengan 5 Presiden lainnya. (Kompas, Sabtu, 17 January 2009).

TABEL

EFEKTIVITAS KOMUNIKASI POLITIK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 – 2009





Sumber :- Data diolah oleh Penulis berdasar KOMPAS, 17 Januari 2009 Hal. 5

Keterangan :

PALING EFEKTIF artinya selama kepemimpinannya komunikasi politik tidak mengundang gejolak sosial dan politik serta demo / protes dari individu / kelompok, kemudian stabilitas pun terkendali. (versi penulis).
CUKUP EFEKTIF artinya selama kepemimpinannya komunikasi politik yang dapat mengguncang pemerintahan tidak ada walau marak dengan demo, protes, unjuk rasa tapi masih dalam batas toleransi (versi penulis).
PALING TIDAK EFEKTIF artinya komunikasi politik yang bersangkutan, karena ucapan dan pernyataannya kehilangan wibawa sehingga tidak didengarkan rakyat (Kompas).
BURUK DAN TIDAK EFEKTIF artinya selalu diwarnai oleh kebimbangan dan keraguan berkontribusi pada kekacauan komunikasi politik di Indonesia (Kompas).


Dalam hal komunikasi politik Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), seorang pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, EFFENDI GAZALI mengatakan “Komunikasi Politik seharusnya tak sekedar berkomunikasi, tetapi juga menyampaikan substansi dari hal yang sering dikomunikasikan kepada publik oleh Presiden Indonesia, selama ini kadang–kadang tidak jelas apa substansinya“. (Kompas, 17 januari 2009, Hal 5 Alenia 5).

Ditambah pula oleh DR. TJIPTA LESMANA seorang doktor komunikasi dalam Epilog ( penutup ) dari buku yang berjudul : “DARI SOEKARNO SAMPAI SBY – INTRIK DAN LOBY POLITIK PARA PENGUASA”. Ada dikatakan “ Banyak orang bertanya, kenapa saya bikin buku ini? karena dekat pemilu? saya tidak punya motif apapun. Saya tidak pro kepada siapa pun. SAYA MENGKRITIK KEBIJAKAN PRESIDEN“ kata Tjipta. Tjipta mengakui, pembahasan komunikasi politik Yudhoyono kurang lengkap karena sumber yang mau bicara terbatas.

Sedemikian intensifnya Presiden SBY bicara belakangan ini untuk menanggapi isu–isu politik nasional, mulai dari penjelasan Presiden tentang rumor asal bukan “ABS“ yang diungkapkan pada Rapat Pimpinan TNI minggu lalu, kemudian menegur bawahannya di Partai Demokrat sekaligus minta maaf kepada keluarga Besar Partai Golkar atas tindakan Prof.DR. Ahmad Mubarok ( Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ) yang sudah dianggap mendiskreditkan Partai Golkar dan Yusuf Kalla.

Walau kemudian Prof. DR. Ahmad Mubarok membantahnya dan ditayangkan melalui media televisi dengan menyatakan telah terjadi politisasi pernyataan dalam media. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah: “sudah sebegitu jauhnya kah sehingga Presiden SBY perlu menanggapinya?, tidakkah ada orang lain yang bisa membantu misalnya Ketua Umum Partai Demokrat?. Ataukah Presiden SBY sedang memainkan Strategi Komunikasi Politik dalam mempengaruhi Publik?. Ataukah pernyataan beliau belakangan ini ada kaitannya dengan penciptaan kondisi menjelang Pemilu ? siapa pun gak ada yang bisa jawab , hanya bapak presiden lah yang bisa menjawabnya atau suatu saat waktu yang akan meresponnya.

Belum lagi statementnya Presiden yang selalu ditayangkan berulang–ulang oleh METRO TV dan TV ONE dalam running textnya selama beberapa kurun waktu.
Misalnya :

Presiden : Lanjutkan Reformasi Birokrasi di Departemen.
Presiden : Dampak Resesi Ekonomi Global.

Sampai – sampai Microphone yang tidak berfungsi pun dikomentari ketika beliau berkunjung ke Pertamina Pusat.

Apapun maksud dan tujuan Presiden SBY ; penulis berfikir tidak semua perlu ditanggapi kan ada staf yang menangani tugas–tugas khusus. Seandainya dianggap Urgen (penting) barulah Presiden turun langsung menyampaikan statementnya. Hal ini terkait terhadap kehormatan dan wibawa Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan perlu dipertahankan secara elegant.

Yang perlu dilakukan Presiden sebagai bentuk pertanggung -jawaban kepada rakyat adalah fungsi managerial leadershipnya perlu di aplikasikan, agar apa yang dapat diperbuat kepada rakyat secara nyata mesti mendapat skala prioritas.

Seperti kata pepatah :

VOX POPULI VOX DEI ( Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan ) .

Hidup Demokrasi di NKRI Tercinta!!!!!. MERDEKA!!!!!!.

Baca selengkapnya...

INFORMASI AKTUAL DIBALIK KEGIATAN RAKOR KEPEGAWAIAN DEPKOMINFO 22-24 JULY 2008, CISARUA BOGOR.

Karowai.
TVRI telah kembali kepangkuan ibu pertiwi.
BBPPKI dan BPPKI sebagai UPT Badan Litbang SDM Depkominfo sudah berubah bentuk.
- Selamat datang Balmon dan Loka sebagai UPT Ditjen Postel yang dulu di bawah Departemen Perhubungan RI.
Agus Khairuddin
Kabag Perencanaan katakan umur 50 Tahun keatas yang tidak produktif akan dialih tugaskan , tapi kemana pak jangan buat kata-kata bersayap dong.
Ditjen SKDI khususnya Eselon II berubah momenklatur dan namanya.
Biro Umum dan Humas yang selama ini satu dimekarkan sekarang jadi dua, satu Biro dan satu lagi Pusat.
a. Biro Umum. ( Setara dengan Eselon II ).
b.Pusat Informasi Humas ( setara dgn Eselon II ).


PENGARAHAN SEKJEN :
Saya terlambat karena macet.
Moga – moga Rakor kepegawaian ini tidak macet.
Inti Reformasi Birokrasi :
a.Kelembagaan.
b.Ketala – laksamaan.
c.SDM Aparatur.
a, b, c, harus bisa dukung program – program Depkominfo.
Dibilang bagus ya enggak, dibilang tidak di butuhkan ya tidak juga ( mengomentari tentang kondisi TVRI dewasa ini).
Belum lagi masalah izin frekwensi Radio dan Televisi ada yang dari Postel, dan ada juga yang dari Pemprov, Pemkab atau pemkot sesuai dengan UU Otonomi Daerah. Yang penting ada koordinasi & konsolidasi antara Pusat serta Daerah, betul nggak pembaca yang budiman ?
Heran ya......... yang kebablasan itu sapa........? Pusat atau Daerah, Tanyalah pada diri sendiri aja.
Kalau ketata laksanaan meliputi :
a.Internal.
b.External.
Setiap 1 kali dalam setahun nanti akan ada revisi kelembagaan untuk menjawab tantangan Zaman.
Buktinya ya ke 4 e dan 4 f dimana macetnya..........? tidak perlu ke Jakarta. Apa maksudnya saya juga gak tau atau mungkin kalau bisa diselesaikan di daerah aja gak usah usul ke Pusat.
Standard Maksimal Indonesia Quarto bukan HFS.
SDM Tik bisa berkembang dengan cepat.

Deputy TATA LAKSANA Menpan
DR. ASMAWI, M. Sc.
Pilot Project Reformasi Birokrasi
a.DepKeu.
b.MA.
c.Aparat Pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

ESENSI GOOD GOVERMANCE

a. Tidak menunda – nunda pelayanan.
b. Effisien dan Efektifnya SDM aparatur.

BEEP : Birokrasi efisien dan effektif serta produktif
HDI : Human Development Index.
Program Percepatan : Quick Wins.

Reformasi Hukum
Siapa yang bertanggung jawab ?
MA Bukan, DepKumHam Bukan, Kejaksaan Bukan, Polisi Bukan, TNI Bukan ; lalu siapa yang berwenang ?

Reformasi Politik
Gak perlu itu yang namanya manajemen kasihan, kalau kita profesional orang pasti make kita. Negara rugi kalau bayar pengangguran – pengganguran terselubung. Benar itu pak lantas bagaimana caranya ya ?

PGPS : Pinter Goblok Pendapatan Sama
.
Tolak ukur Reformasi Birokrasi ada 5 :
a. Akhiri PGPS.
b. Akhiri LIKE or DISLIKE.
c. Akhiri NEPOTISME / TUNDA – TUNDA PEKERJAAN.
d. Akhiri KETIDAK ADILAN.
e. Akhiri PRAKTIK KORUPSI.
Jangan gujuk – gujuk karena SMS orang langsung dipidanakan ( Tanggapan atas maraknya sms gelap ).
Tiap Pasal ada harganya ? Apa pula maksud Bos yang satu ini !!!!!!
THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PISITION.
Inti SOP Adalah sebagai Instrumen Profesional untuk memandirikan staf sekaligus mengakhiri budaya mohon petunjuk.


Pak MASDUKI ( ESELON II BKN )
HP. 08128255826
E – Mail : dukisan@yahoo.com
masduki@bkn.go.id

Joke : Pengangkatan pegawai yang setengah ( ½ ) gila pun sekarang bisa masuk ( tanggapan lemahnya rekruitmen pegawai ).

Semua data kepegawaian di jajaran Depkominfo akan ditata ulang kembali dan bisa diakses secara on line diseluruh Indonesia termasuk ( SIMPEG ) secara komputerisasi.

.

Baca selengkapnya...

LAPORAN HASIL TEMU ILMIAH PENELITI X CISARUA BOGOR, 30 Oktober – 1 November 2008 dan BIMTEK Penelitian 1 November – 2 November 2008

Temu ilmiah Peneliti ke X ( sepuluh ) tahun 2008 ini bernuansa ilmiah dan betul – betul mengesankan kompetisi positif antar peneliti senior dari junior, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober s/d 31 Oktober 2008, kemudian di lanjutkan dengan Bimtek (Binbingan Teknis) pada tanggal 1 November s/d 2 November 2008 di tempat yang sama. Temu Ilmiah Peneliti X sebagai penyelenggara Pusat Pengembangan Profesi Kominfo, sedangkan Bimbingan Teknis Peneliti dilakukan sesudah itu dengan penyelenggara Bagian Kepegawaian Badan Litbang SDM Depkominfo.

Pengarahan dilakukan oleh Kepala Badan Litbang SDM Depkominfo Bpk, AIZIRMAN DJUSAN, M.Sc. E.con kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Depkominfo yang di bacakan oleh staf ahli menteri ( SAM ) Bidang Media Massa Bpk Drs. Henry Subiyakto, SH, MA. Untuk Temu Ilmiah kali ini terpilih 10 (sepuluh) kumpulan karya ilmiah peneliti yang berhak dipersentasikan di depan Tim Penilai maupun para Peneliti dari Badan Litbang SDM dan dari 8 UPT Badan Litbang SDM yang ada di seluruh Indonesia.

Sebagai informasi Tim Penilai terdiri dari 5 orang Pakar di Bidang Komunikasi dan Informatika serta Pakar Metodologi. Yakni 1.. DR. Gati Gayatri, MA (Badan Litbang SDM Depkominfo). 2. DR. Udi Rusadi, MS ( Depkominfo). 3. DR. Enisar Sangun, MS. Pakar Metodologi (IPB). 4. Prof. RIS. Rusdi Mukhtar, MA (LIPI). 5.. Prof. DR. Ibnu Hamad, M. Si. Pakar Komunikasi (UI). Sedangkan keseluruhan jumlah peserta yang hadir dan diundang lebih kurang 60 orang peserta.

Ada sekitar 33 ( tiga puluh tiga ) naskah penelitian yang masuk ke Pusbang Profesi Kominfo Badan Litbang SDM tapi yang terpilih 10 (sepuluh) terbaik, kemudian dipersentasikan saat Temu Ilmiah ke X dari 10 terbaik dipilih 5 (lima) besar atau THE BEST FIVE yaitu :

Juara I :Inasari Widiastuti, S. Kom. dari BP2KI Jogjakarta Dengan Judul : “ Perancangan dan Evaluasi Algoritma Mobility Management Pada Jaringan Satelit Teledesic”.

Juara II :Drs. Topo Hudoyo dari BP2KI Jogjakarta, Dengan Judul : “Tanggapan Masyarakat Terhadap Peraturan Menkominfo No.23 Tahun 2005 Tentang Registrasi Pengguna Kartu Pra Bayar di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Bali”.

Juara III : Dra. H. Laila dari BP2KI Banjarmasin, Dengan Judul : “Kesiapan Masyarakat di wilayah Kalimantan Menggunakan Tehnologi Informasi dan Komunikasi”.

Juara IV : Dra. Hasyim Ali Imran dari BP2KI Jakarta, Dengan Judul : “Representasi Opini Media Dalam Konstruksi Realis Isu Korupsi Soeharto”. ( Analisis Semistika Sosial Terhadap Isu Penyelesaian Hukum Kasus Korupsi Soeharto dalam Editorial skh. Republika)”.

Juara V : Dra. Azwar Azis, MM dari Puslitbang Postel, dengan Judul : “Persaingan Telepon Seluler Dalam Upaya Meningkatkan Penggunaan Kartu Pra Bayar “. ( Studi khasus pada kartu Pra Bayar XL)”.

Sebagai ilustrasi saja kalau sebelum tahun 2008 semua Naskah Hasil Penelitian diseleksi oleh Kepala Balai Masing – Masing, Untuk tahun 2008 semua Naskah Hasil Penelitian Dikirimkan via Email ke Bu Gati dan Pak Heri Kristanto dari Pusbang Profesi Kominfo. Terpilih menduduki Ranking I Terbaik tahun 2008 dan Ranking I terbaik Tahun 2007 diikutsertakan ke Korea Selatan dalam rangka studi banding berangkat tanggal 30 November 2008. yang menarik lagi adalah Ranking I tahun 2008 Sdri. Inasari Widiyastuti masih berstatus CPNS sedang mengikuti Diklat calon Peneliti Tingkat Pertama LIPI ( Gelombang XIII) Tahun 2008 dan mengalahkan 9 orang peneliti senior yang ada sekarang di Badan Litbang SDM Dep. Kominfo.

Selain itu perlu ditambahkan pula ketika penulis menjadi moderator ada dua orang penyaji yang tampil menjadi juara I dan Juara III, Sedangkan bu Tatik dari Puslitbang Postel dan Budiman S.Sos dari B2P2KI Medan tidak masuk 5 besar . Saya memang sengaja mempromosikan calon peneliti Mbak Inasari dan ternyata di respon oleh Floor. Secara antusias dengan mengatakan inilah kader masa depan kita mari kita berikan aplaus yang meriah dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada peneliti senior yang ada.

Acara dilanjutkan dengan kegiatan ceramah yang dibawakan oleh DR. Amru H. Nazif ( LIPI) dengan Materi “Etika Pejabat Fungsional Peneliti di Indonesia” dan Indra Budi P.HD. M.Kom, Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Komputer ) dengan materi “Pembekalan Perkembangan Riset Bidang TI di Indonesia”.

Kemudian pada tanggal 1 November s/d 2 November 2008 dilaksanakan Bimtek ( Bimbingan Teknis) fungsional peneliti, pesertanya adalah semua peneliti yang mengirimkan naskah yang terpilih maupun tidak terpilih tetapi keseluruhan dibatasi Cuma 25 orang se Indonesia sasarannya adalah untuk mengedit / memperbaiki setiap naskah laporan penelitian, agar layak di publikasikan di jurnal ilmiah, dengan pemandu Dr. Gayatri MA. dan Prof. Ris. Rusdi Muhtar, M.A. dari LIPI. Masing – masing peserta diwajibkan bawa laptop untuk memudahkan perbaikannya dan langsung saat itu juga diperbaiki agar bisa langsung dimuat nantinya pada Jurnal Ilmiah.

Saya juga tanda tanya kok kesempatan kali ini Pak Bashori nggak diundang ya ? ini Cuma tanya saja kok, kemudian mengenai tindak lanjut pembentukan asosiasi Peneliti bidang Kominfo kok adem ayem, padahal sudah dimulai dengan Deklarasi Manado beberapa bulan yang lalu. Kemudian diakhir tulisan ini kok saya merasa kehilangan dalam mimpi, eh--…..-- benar saja ternyata ibu Gati Gayatri kena mutasi menjadi Kapus Kesra di BIP dan digantikan dengan Pak DR. Udi Rusadi MS. yang semula bertugas sebagai salah satu Direktur pada Ditjen SKDI. Selamat jalan Bu Gati, selamat datang Pak Udi kami tunggu aksi selanjutnya.

Baca selengkapnya...