PENTINGKAH KOMUNIKASI POLITIK PRESIDEN DIPERDEBATKAN ??

Tanggapan atas Berita Perilaku Pejabat “Komunikasi Presiden Tak Semuanya Efektif“ , (Kompas, Sabtu 17 January 2009 Halaman 5) dan Pemilu 2009 - “Yudhoyono Dinilai Sudah Tak Nyaman dengan Kalla“ (Kompas, Kamis 12 Pebruari 2009 Halaman 1).

Oleh : Ramon Kaban


Ketika rezim Orde Baru berkuasa di tangan Presiden Soeharto yang selama kurang lebih 32 tahun, tidak pernah dipertanyakan atau diperbincangkan atau diragukan tentang komunikasi politik Pak Harto. Komunikasi Politik beliau secara umum boleh mendapatkan acungan jempol karena termasuk kategori sangat baik dan efektif.

Kalau pun misalnya sekarang diadakan Wawancara, Polling, Survei, Research tentang style serta Komunikasi Politik pak Harto hampir dapat dipastikan tidak meleset dari dugaan penulis mayoritas publik menyatakan kesetujuannya.



Selanjutnya yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah dengan efektifnya komunikasi politik Sang Presiden ketika itu suasana kondusif tercipta serta tidak ada orang/kelompok yang merasa tidak puas terhadap jawabannya.... ya tidak juga. Mungkin kalau kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berekspresi sangat dibatasi ketika itu, namun demikian publik tidak pernah mempermasalahkan komunikasi politik presiden serta tidak pernah muncul kepermukaan atau yang dimuat di media massa; terlepas dari latar belakang budaya politik yang melingkupinya.

Memang benar statement beberapa pakar politik atau pejabat publik atau lembaga survei tahun 2009 dianggap sebagai TAHUN POLITIK karena tanggal 9 April 2009 dilangsungkan Pemilu Legislatif kemudian PILPRES sekaligus pelantikan (Pengucapan sumpah / janji anggota DPR / Kota July 2009, DPRD Provinsi Agustus 2009 dan DPR RI 1 Oktober 2009 serta Pelantikan Presiden tanggal 20 oktober 2009).

Sedemikian padatnya agenda politik kenegaraan Indonesia, sehingga semua komponen anak bangsa baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, TNI – POLRI, Akademisi, LSM, KPU, Bawaslu di seluruh Indonesia serta masyarakat Indonesia harus turut mendukung dan berkontribusi sesuai peran / fungsinya masing – masing.

Apalagi dengan adanya pembatasan masa jabatan presiden tidak boleh lebih dari 2 periode jabatan ( maximal 10 tahun ) ; ini akan menyulitkan kita mencari sosok pemimpin yang benar–benar mengabdi pada kepentingan rakyat.

Dari Enam Presiden yang sudah memimpin Indonesia ternyata style leadersipnya berbeda–beda satu dengan yang lainnya, diantara mereka berenam ternyata presiden Soeharto lah yang dianggap paling efektif komunikasinya dibanding dengan 5 Presiden lainnya. (Kompas, Sabtu, 17 January 2009).

TABEL

EFEKTIVITAS KOMUNIKASI POLITIK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 – 2009





Sumber :- Data diolah oleh Penulis berdasar KOMPAS, 17 Januari 2009 Hal. 5

Keterangan :

PALING EFEKTIF artinya selama kepemimpinannya komunikasi politik tidak mengundang gejolak sosial dan politik serta demo / protes dari individu / kelompok, kemudian stabilitas pun terkendali. (versi penulis).
CUKUP EFEKTIF artinya selama kepemimpinannya komunikasi politik yang dapat mengguncang pemerintahan tidak ada walau marak dengan demo, protes, unjuk rasa tapi masih dalam batas toleransi (versi penulis).
PALING TIDAK EFEKTIF artinya komunikasi politik yang bersangkutan, karena ucapan dan pernyataannya kehilangan wibawa sehingga tidak didengarkan rakyat (Kompas).
BURUK DAN TIDAK EFEKTIF artinya selalu diwarnai oleh kebimbangan dan keraguan berkontribusi pada kekacauan komunikasi politik di Indonesia (Kompas).


Dalam hal komunikasi politik Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), seorang pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, EFFENDI GAZALI mengatakan “Komunikasi Politik seharusnya tak sekedar berkomunikasi, tetapi juga menyampaikan substansi dari hal yang sering dikomunikasikan kepada publik oleh Presiden Indonesia, selama ini kadang–kadang tidak jelas apa substansinya“. (Kompas, 17 januari 2009, Hal 5 Alenia 5).

Ditambah pula oleh DR. TJIPTA LESMANA seorang doktor komunikasi dalam Epilog ( penutup ) dari buku yang berjudul : “DARI SOEKARNO SAMPAI SBY – INTRIK DAN LOBY POLITIK PARA PENGUASA”. Ada dikatakan “ Banyak orang bertanya, kenapa saya bikin buku ini? karena dekat pemilu? saya tidak punya motif apapun. Saya tidak pro kepada siapa pun. SAYA MENGKRITIK KEBIJAKAN PRESIDEN“ kata Tjipta. Tjipta mengakui, pembahasan komunikasi politik Yudhoyono kurang lengkap karena sumber yang mau bicara terbatas.

Sedemikian intensifnya Presiden SBY bicara belakangan ini untuk menanggapi isu–isu politik nasional, mulai dari penjelasan Presiden tentang rumor asal bukan “ABS“ yang diungkapkan pada Rapat Pimpinan TNI minggu lalu, kemudian menegur bawahannya di Partai Demokrat sekaligus minta maaf kepada keluarga Besar Partai Golkar atas tindakan Prof.DR. Ahmad Mubarok ( Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ) yang sudah dianggap mendiskreditkan Partai Golkar dan Yusuf Kalla.

Walau kemudian Prof. DR. Ahmad Mubarok membantahnya dan ditayangkan melalui media televisi dengan menyatakan telah terjadi politisasi pernyataan dalam media. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah: “sudah sebegitu jauhnya kah sehingga Presiden SBY perlu menanggapinya?, tidakkah ada orang lain yang bisa membantu misalnya Ketua Umum Partai Demokrat?. Ataukah Presiden SBY sedang memainkan Strategi Komunikasi Politik dalam mempengaruhi Publik?. Ataukah pernyataan beliau belakangan ini ada kaitannya dengan penciptaan kondisi menjelang Pemilu ? siapa pun gak ada yang bisa jawab , hanya bapak presiden lah yang bisa menjawabnya atau suatu saat waktu yang akan meresponnya.

Belum lagi statementnya Presiden yang selalu ditayangkan berulang–ulang oleh METRO TV dan TV ONE dalam running textnya selama beberapa kurun waktu.
Misalnya :

Presiden : Lanjutkan Reformasi Birokrasi di Departemen.
Presiden : Dampak Resesi Ekonomi Global.

Sampai – sampai Microphone yang tidak berfungsi pun dikomentari ketika beliau berkunjung ke Pertamina Pusat.

Apapun maksud dan tujuan Presiden SBY ; penulis berfikir tidak semua perlu ditanggapi kan ada staf yang menangani tugas–tugas khusus. Seandainya dianggap Urgen (penting) barulah Presiden turun langsung menyampaikan statementnya. Hal ini terkait terhadap kehormatan dan wibawa Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan perlu dipertahankan secara elegant.

Yang perlu dilakukan Presiden sebagai bentuk pertanggung -jawaban kepada rakyat adalah fungsi managerial leadershipnya perlu di aplikasikan, agar apa yang dapat diperbuat kepada rakyat secara nyata mesti mendapat skala prioritas.

Seperti kata pepatah :

VOX POPULI VOX DEI ( Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan ) .

Hidup Demokrasi di NKRI Tercinta!!!!!. MERDEKA!!!!!!.

Baca selengkapnya...